ARTIKEL ILMIAH (GLOBALISASI DI INDONESIA)

JOURNAL ILMIAH GLOBALISASI DAN PERAN PEMERINTAH OLEH : Deddy Pandji Santosa ABSTRAK. Globalisasi hampir pasti tidak bisa dihindari pada abad ke 21 ini, dan akan melanda seluruh belahan bumi ini ibarat gelombang yang bergulung terus menerus.Globalisasi memiliki karakter multidimensi, baik ekonomi, sosial, budaya dan politik. Globalisasi oleh sebagian masyarakat dan negara diangap seesuatu yang sangat merugikan, tapi sebagian masyarakat atau negara menganggap Globalisasi adalah sesuatu yang sangat menguntungkan. Terlepas dari adanya pro dan kontra, maka negara dan pemerintah harus siap menghadapinya. Globalisasi menuntut negara untuk menyesuaikan perannya dengan perkembangan dunia, khususnya negara berkembang dihadapkan kepada tantangan peluang dimasa depan, bagaimana peran negara untuk meningkatkan daya saing didalam menghadapi globalisasi ekonomi, bagaimana negara/pemerintah mampu menganalisis peluang ke depan dalam rangka menjadikan globalisasi dan liberalisasi sebagai peluang dan manfaat yang menguntungkan bagi masyarakat, bagaimana negara mampu secara tepat dalam merencanakan dan membuat / merumuskan kebijakan –kebijakannya yang berpihak kepada rakyat, bagaimana negara mengikuti “aturan permainan” dalam globalisasi ekonomi , mampu menciptakan keunggulan global dalam menghadapi persaingan pasar, sekaligus melakukan pengembangan terhadap lembaga-lembaga pendukung ( dunia usaha ),bagaimana merumuskan kebijakan sektor keuangan, membuat kebijakan yang berorientasi pasar,dll, karena apabila negara tidak tepat didalam membuat kebijakan, akibatnya negara akan mengalami ketergantungan kepada negara maju, kesejahteraan rakyat yang telah dicita-citakan tidak akan terwujud, ancaman kemiskinan akan melanda bangsa dan negara. Kata kunci : Peran negara, Peningkatan Daya Saing, Peluang ke Depan, Kebijakan Pro Rakyat miskin. I. PENDAHULUAN. A. Globalisasi dan Pemerintah. Globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang berbagai fenomena yang terjadi diseluruh dunia berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan yang dialami oleh semua negara baik negara maju khususnya negara- negara berkembang dalam semua aspek seperti : aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Globalisasi dipandang sangat positif dan menguntungkan terutama bagi orang-orang atau negara yang melihat globalisasi dari aspek ekonomi dan mereka unggul dibidang itu, sementara globalisasi dipandang sangat merugikan oleh sebagian negara terutama negara-negara sedang berkembang karena dianggap akan merusak kehidupan/ pergeseran struktur sosial dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan. Perdebatan tentang globalisasi memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif serta mengadopsi berbagai masalah dan menganalisisnya untuk mendapatkan gambaran sebagai manifestasi dari berbagai sudut pandang . Apakah globalisasi? Apa kriteria perbedaan pendistribusian sekitar efek globalisasi dunia? Apa dampak dari globalisasi bagi negara-negara? Apakah hubungan antara globalisasi dan ketidaksetaraan? Bagaimana seharusnya kita menata ulang Negara sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari globalisasi? Kemampuan apa yang paling dibutuhkan oleh Negara untuk menjawab tantangan globalisasi? Ini adalah semua pertanyaan yang penting, yang menjadi sasaran kajian dalam makalah ini ,yang tujuan utamanya adalah untuk mencari faktor-faktor apa yang memberikan kontribusi kepada berhasilnya integrasi negara ke dalam perekonomian dunia. B. Globalisasi Dan Dampaknya Di Indonesia Fenomena yang terjadi dinegara-negara sedang berkembang , seperti contohnya di negara Indonesia, bahwa pengaruh globalisasi sangat dirasakan sekali dampak dan pengaruhnya baik langsung maupun tidak langsung terutama oleh masyarakat/rakyat yang berpenghasilan rendah, masyarakat petani, pedagang kecil, pengusaha kecil, dan yang kurang memiliki akses ke sumber modal. Bagaimana gelombang globalisasi di Indonesia sudah mempengaruhi juga aspek-aspek kehidupan lainnya, bukan saja menghantam kehidupan perekonomian , bahkan sudah sampai kepada pergeseran nilai-nilai budaya bangsa, etika, moral, dan kebersamaan serta kesetiakawanan sosial sebagai suatu modal sosial yang selama ini dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia dan mewarnai kehidupan masyarakatnya yang agamis, sekarang sudah hampir tidak terlihat lagi, yang sangat terlihat dengan secara kasat mata adalah sifat sifat individualisme yang tinggi, ketidakpedulian terhadap kehidupan disekitarnya, kesenjangan yang semakin melebar, rasio antara jumlah penduduk yang kaya dengan yang miskin semakin tajam, disini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang belum merata. Di bidang pendidikan Indonesia masih sangat jauh tertinggal oleh negara-negara lain, baik sistemnya maupun anggarannya, juga sumber daya manusia pendidiknya ( guru ) masih rendah kualifikasi dan kompetensinya, dalam bidang perdagangan dan industri juga demikian , kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia , singapura, Thailand, sementara sumber daya alam kita sangat melimpah. Di bidang teknologi, baik teknologi otomotif ataupun teknologi lainnya, Indonesia masih sebagai negara konsumen dan menjadi pasar yang besar bagi negara-negara maju, akibat teknologi komunikasi dan informasi, seperti internet dan lain-lain Indonesia masih menjadi sasaran pasar yang menguntungkan , sementara kita masih sangat tergantung kepada negara lain untuk hal itu. Faktor lainnya yang sangat penting dan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya keterpurukan bangsa ini ialah lemahnya daya saing kita dari berbagai aspek, terutama karena pemerintah belum maksimal didalam menjalankan perannya, sementara kebijakan yang selama ini dibuat masih belum sepenuhnya berpihak dan menguntungkan masyarakat, baik kebijakan perekonomian, perdagangan, kebijakan perbankkan, kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya, pada umumnya kebijakan masih berpihak kepada sebagaian masyarakat tertentu dan sesuai pesanan, dan kebijakan dibuat demi kepentingan pemerintah sendiri. Semua hal yang diungkapkan diatas adalah fakta yang harus menjadi perhatian negara dan pemerintah beserta semua komponennya, sesuai dengan fungsi negara yaitu sebagai administrator, regulator, fasilitator untuk membuat rakyatnya hidup dengan sejahtera. Dari permasalahan yang terjadi di Indonesia, yang diakibatkan pengaruh gelombang globalisasi, maka kami akan meneliti mengenai bagaimana peran negara didalam menghadapi gelombang globalisasi ini, untuk dapat menghadapi dan mengatasi tantangan serta bagaimana memanfaatkan peluang dari globalisasi, disamping itu bagaimana membuat globalisasi dan liberalisasi memiliki manfaat bagi masyarakat dan negara melalui analisis tentang peluang ke depan, dan bagaimana solusi pemerintah untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan sebagai dampak dari gelombang globalisasi ini, kebijakan seperti apa yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia dan sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia. II. PEMBAHASAN 2.1. Globalisasi dan Peran Negara : Tantangan Dan Peluang Di Masa depan. Pengaruh globalisasi khususnya di Indonesia, seperti telah diuraikan di bab pendahuluan, menuntut bagaimana negara menjalankan perannya didalam menghadapi gelombang globalisasi ini, sebagai tantangan dan juga adalah peluang yang dapat diperoleh dimasa depan , ini merupakan salah satu dimensi dari variabel Globalisasi dan negara, dimana pada dasarnya sudah tidak bisa dihindari, karena globalisasi itu sudah memasuki semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang dijelaskan oleh Guido Bertucci dan Adriana Alberti yaitu : “ “Dapat dipastikan, globalisasi adalah fenomena yang rumit, dan luas yang meliputi berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Memiliki karakter multidimensi dan memiliki definisi yang unik. Untuk tujuan yang sederhana, dapat digambarkan sebagai peningkatan dan mengalirnya secara intensif antara negara barang, jasa, modal, ide, informasi dan manusia, yang memproduksi tanpa pembatasan bagi integrasi di bidang ekonomi, sosial budaya dan berbagai kegiatan”.(Globalization and the Role of the State : Challenges and Perspectives). Negara dan Pemerintah di Indonesia telah mencoba menjalankan perannya yang sangat penting, dengan membuat berbagai kebijakan dalam menghadapi globalisasi ini, namun pada tahap proses implementasinya menemukan banyak kendala dan hambatan, disamping karena pemerintah juga tidak begitu sungguh –sungguh atau terkesan setengah hati didalam menjalankan kebijakannya, disamping sumber daya manusia birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut masih belum memiliki kompetensi dan professional didalam bidangnya, dimana seharusnya pemerintah dalam menghadapi era globalisasi ini harus betul-betul meningkatkan kemampuan SDM nya dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi, juga bidang-bidang lainnya untuk dapat menguasai persaingan yang ketat, dan memahami kekuatan-kekuatan yang dimiliki, karena salah satu dampak globalisasi adalah meningkatnya saling ketergantungan diantara bangsa-bangsa di seluruh dunia. Guido Bertucci dan Adriana Alberti dalam tulisannya menyebutkan : “Ada empat kekuatan utama yang mengendalikan di belakang meningkatnya saling ketergantungan : 1. Perdagangan dan Liberalisasi investasi, 2. Inovasi teknologi dan pengurangan biaya komunikasi, 3. Kewirausahaan, dan 4. Jaringan sosial global”. Meskipun banyak yang percaya dan mengatakan bahwa inovasi teknologi dan kewirausahaan adalah kekuatan utama di belakang globalisasi ini, tetapi faktor itu saja tidak cukup untuk dapat menjelaskan bagaimana proses integrasi ekonomi ditingkatkan. Pemerintah harus memainkan perannya dalam meningkatkan saling ketergantungan dan mengintegrasikan ekonomi secara khusus melalui penyebaran dan memperluas kegiatan serta merumuskan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang berorientasi pasar, sehingga bangsa dan masyarakat dapat bertahan dalam persaingan didalam globalisasi ekonomi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kemampuan apa yang harus dimiliki untuk menghadapi tantangan dan pengaruh globalisasi, adalah pemerintah harus mendefinisi ulang perannya dalam pembuatan kebijakan-kebijakannya antara lain : 1.Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan kepastian hukum; 2. Reformasi sistem peradilan; 3. Efektivitas pembangunan (kerangka) ekonomi 4. Mewujudkan sistem lingkungan persaingan ekonomi 5. Stabilitas harga dan fiskal 6. Membangun sistem perpajakan yang adil 7. Ketenagakerjaan dan pasar modal 8. Regulasi privatisasi 9. Kemitraan usaha kecil dan menengah 10. Mengembangkan teknologi informasi 11. Promosi teknologi dan pengembangan infrastruktur. 2.2. Meningkatkan Daya Saing Nasional dalam Globalisasi ekonomi: Perubahan Peran Negara. Kondisi nyata yang terjadi di Indonesia pada saat ini akibat dampak Globalisasi adalah terpuruknya perekonomian negara sejak krisis moneter pada tahun 1997 sampai saat ini, tingkat pertumbuhan menurun dengan drastis, pengangguran bertambah banyak, karena bertambahnya karyawan yang mengalami PHK akibat banyaknya perusahaan baik nasional maupun regional yang tidak mampu lagi bersaing dengan perusahaan asing akibat lemahnya daya saing secara nasional, kemampuan daya beli masyarakat juga menurun, jumlah penduduk miskin bertambah setiap tahunnya, anak-anak putus sekolah dan yang tidak dapat melanjutkan sekolah juga bertambah, masalah kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok menjadi sulit didapatkan, sektor perbankkan juga mengalami kesulitan dengan likuiditas , adanya ketidakstabilan tingkat suku bunga, maka untuk mengatasinya yaitu dengan cara berusaha meningkatkan daya saing secara nasional didalam menghadapi gelombang globalisasi ekonomi melalui perubahan dan pergantian peran pemerintah yang selama ini belum mengadopsi dan berinovasi dengan situasi dunia, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dennis A. Rondinelli ( Promoting National Competitiveness in a Globalization Economy : The State Changing Roles ) : “ Globalisasi ini, selama lebih dari dua dekade, telah mengubah "aturan permainan" bangsa-bangsa dalam persaingan perdagangan internasional dan investasi. Peran negara sebagai pusat perencana dan kontrol dari perekonomian nasional, sebagai dasar penyedia barang dan jasa, dan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, yang sebagian besar telah discredited sebagai fungsi efektif karena pemerintah ingin meningkatkan daya saing nasional dalam ekonomi global”. Dengan pernyataan ahli tersebut maka pemerintah atau negara harus meningkatkan kemampuannya dalam berkompetisi dalam merebut pasar dan mampu menciptakan keunggulan global melalui kekuatan intern dan sumberdaya yang dimilikinya untuk lebih dioptimalkan . Rondinelli juga menyatakan tentang peran negara antara lain : “Pemerintah di negara-negara yang ingin berpartisipasi secara efektif dalam persaingan ekonomi global harus semakin memperhatikan peran barunya sebagai katalis untuk pengembangan pasar, produktivitas dan efisiensi, regulator serta memastikan bahwa pasar tetap terbuka dan adil, promoters ekspansi usaha sektor swasta, dan pergerakan manusia dan modal sebagai sumber daya pembangunan. Mereka harus menggunakan sumber daya mereka untuk menyediakan layanan dan infrastruktur serta kegiatan produktif yang kompetitif secara nasional dan internasional”. Untuk dapat mengatasi situasi persaingan global maka pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dalam hal ini pemerintah harus melibatkan semua komponen dan kekuatan yang ada, yaitu masyarakat baik individu ataupun kelompok dan berbagai sektor yang dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan daya saingnya, kondisi ini sesuai dengan pernyataan Rondinelli antara lain : “Dalam ekonomi global, pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta, organisasi masyarakat madani, lembaga keuangan internasional, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan lembaga-lembaga yang mendukung dan mempertahankan sistem pasar melalui semua perusahaan yang terlibat dalam ukuran regional dan global”. Meskipun pemerintah di banyak negara berkembang ,perannya sedang mengalami transisi tranformasi dibidang ekonomi, tidak semua negara harus meninggalkan tradisi dan ciri serta kemampuan daerahnya dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing. Maka untuk menghadapi era globalisasi ini, pemerintah harus dapat melakukan perannya sebagai katalisator juga sebagai dinamisator, pemerintah harus membuat suatu kebijakan didalam memperkuat system ekonomi yang mampu bertahan dan mampu menghadapi persaingan yang ketat didalam merebut pangsa pasar global, dalam hal ini yaitu kebijakan yang berpihak kepada usaha-usaha rakyat seperti contohnya yaitu Melalui: Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah; Mengurangi biaya ekonomi tinggi/ perilaku noncompetitive; Mereformasi sistem perizinan; Mengurangi hambatan usaha kecil; Menetapkan satu kerangka hukum untuk transaksi dan penyelesaian perselisihan komersial; Memaksakan hukum; Melindungi bisnis dan properti intelektual; Reformasi struktur perpajakan dan pemihakan terhadap perusahaan kecil; Reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; Reformasi sistem ketenagakerjaan; Menyediakan infrastruktur untuk usaha kecil. Globalisasi yang bergerak ke arah interaksi yang lebih besar, integrasi dan saling ketergantungan di antara masyarakat dan organisasi di seluruh wilayah negara. “The strongest manifestasi dari globalisasi yang telah meningkatkan interaksi ekonomi di antara negara-negara dalam perdagangan dan investasi internasional dan arus modal, orang, teknologi, dan informasi. Tetapi globalisasi juga tampak jelas dalam meningkatkan tingkat politik internasional secara meluas dan interaksi sosial dan budaya tukar yang terjadi selama seperempat abad” ( Rondinelli). Globalisasi telah membawa manfaat dan tantangan bagi negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi membawa tidak hanya hal-hal baru tetapi juga peluang ekonomi baru, politik, sosial, teknologi, kelembagaan dan kompleksitas, terutama ke negara-negara miskin, bahwa pemerintah harus bertujuan untuk merangsang daya saing ekonomi dan mengejar keadilan, kesinambungan, dan kemiskinan. Makalah ini meneliti perubahan peran negara dalam mendukung dan mempromosikan daya saing nasional dalam era globalisasi. Kebijakan pemerintah harus mencerminkan peran negara dalam meningkatkan partisipasi dan daya saing dalam perekonomian internasional. Kekuatan pengendali integrasi regional dan ekonomi global, adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ekonomi bangsa , daya saing, serta kebijakan dan institusi komponen daya saing nasional, serta strategi promosi. 2.2.1. Latar belakang peningkatan daya saing. Semua negara membutuhkan peningkatan daya saing nasional, Perlu suasana kompetitif yang sehat, Perlu adanya role model sebagai acuan bagi negara untuk meningkatkan daya saingnya, Perlu sarana peningkatan, Kompetensi sumber daya manusia 2.2.2. Faktor yang mempengaruhi daya saing. Kekuatan ekonomi domestik; Sumberdaya manusia (ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi); Ilmu pengetahuan dan teknologi (kapasitas Iptek yang unggul dan handal); Manajemen (pengelolaan secara inovatif, profitable dan responsible); Internasionalisasi (derajat partisipasi suatu negara dalam perdagangan dan investasi internasional); Pemerintah (iklim usaha yang kondusif); Keuangan (kinerja pasar modal dan kualitas pelayanan lembaga keuangan); Infrastruktur (industri dan perdagangan yang memadai). 2.2.3. Keunggulan Globalisasi dan Persaingan Pasar Studi yang dilakukan oleh The OECD juga menunjukkan bahwa: “Perdagangan bebas dan ekonomi pasar yang transparan dapat memberikan manfaat dan keuntungan secara ekonomi dan sosial kepada negara-negara di semua tingkatan pembangunan”. Di antara potensi keuntungan adalah melalui adaptasi sistem pasar : 1) Kebebasan yang lebih besar bagi setiap individu untuk memilih tentang bagaimana harus membeli dan menjual yang sesuai dengan harga, dimana untuk mendapatkan informasi atau akses, di mana dan bagaimana untuk berinvestasi, dan kemampuan untuk memperoleh; 2) Keuntungan Komparatif dalam perdagangan dunia yang memungkinkan individu dan bisnis mereka memperoleh keuntungan untuk menggunakan sumber daya mereka dan memanfaatkannya dengan baik dibandingkan dengan orang lain. 3) Mereka memperoleh Pendapatan yang lebih tinggi terutama yang bekerja dalam pengadaan barang dan jasa untuk pasar internasional; 4) Yang lebih besar bagi kebebasan individu untuk terlibat dalam spesialisasi dan pertukaran; 5) Menurunkan harga yang lebih besar dan ketersediaan barang dan jasa; 6) Peluang untuk diversifikasi risiko dan investasi sumber daya yang akan memperoleh hasil yang tertinggi; 7) Akses ke modal dengan bunga yang terendah; 8) Lebih efisien dan produktif alokasi sumberdaya; 9) Lebih besar peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber yang kompetitif 10) Batin transfer teknologi dan know-how. “Namun, seringkali, apa yang disebut "kegagalan pasar" benar-benar "kegagalan kebijakan;" akibat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang mendorong dan mendukung sistem pasar yang efektif dan mencegah serangan dari negara-negara yang memiliki kekuatan dalam dunia perdagangan dan investasi. Satu contoh kegagalan kebijakan sering dikaitkan dengan dunia kompetisi ekonomi yang meluas ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan yang menghasilkan tingkat kemiskinan semakin tinggi. (The United Nations Development Programme's Human Development,dalam Rondinelli) Laporan mencatat bahwa hampir 3 milyar orang hidup dalam kemiskinan relatif pada pendapatan kurang dari $ 2 sehari dan yang lebih dari 1,1 miliar orang hidup dalam kemiskinan absolut dengan penghasilan kurang dari $ 1 per hari. 2.3. Menjadikan globalisasi dan liberalisasi sebagai Peluang /manfaat yang menguntungkan bagi Masyarakat : Analisis Peluang di masa depan. ”Pada akhir abad XX, sebagian besar negara sedang berkembang semakin mengadopsi strategi pembangunan ekonomi liberal. Negara-negara ini membuka pasar domestik untuk perdagangan internasional dan memberi kekuatan pasar yang lebih besar dalam menentukan alokasi sumberdaya dan swastanisasi perusahaan- perusahaan yang dimiliki oleh negara”(Rondinelli ). Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang mengikuti jejak negara-negara lainnya di dunia, seperti malaysia, Thailand ,singapura, dan negara-negara Amerika Latin, serta negara sedang berkembang lainnya yang tergabung dalam G 8, maupun negara Asean. Tetapi pada realitasnya Indonesia sangat lambat untuk bisa bangkit kembali dari keterpurukan akibat krisis multidimensi yang berkepanjangan yang diakibatkan krisis moneter, yang mengakibatkan meningkatnya hutang luar negeri, baik hutang pemerintah maupun swasta. Globalisasi: Berkaitan dengan peningkatan Saling ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara tidak lagi menjadi penghalang (Rondinelli ) Sekarang dengan adanya krisis global yang melanda dunia dan meruntuhkan tatanan ekonomi dunia, menghancurkan struktur perekonomian dunia, dan menjadikan negara benar-benar menjadi sangat tergantung kepada pasar global, Indonesia mengalami hal yang lebih buruk lagi, kemiskinan dan tingkat pengangguran bertambah, sementara elit-elit pemerintah, elit-elit politik yang harusnya berperan mengatasi keadaan sulit ini, mereka asik dengan kesibukannya dalam perebutuan kursi sebagai anggota legislative baik ditingkat daerah, propinsi maupun tingkat pusat, elit eksekutif sibuk dengan pilkada-pilkada, ditingkat pusat begitu pula, kalaupun ada kebijakan yang dikeluarkan tidak seluruhnya dalam rangka mengatasi masalah bangsa dan negara, kebijakan yang dibuat cenderung lebih kepada yang populis saja untuk menjaga reputasi dan nama baik dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Banyak kebijakan dari pemerintah yang salah dalam pelaksanaannya, konsep swastanisasi diartikan privatisasi sehingga banyak asset negara yang akhirnya dijual dan berpindah tangan kepada pihak asing, perusahaan negara yang besar saat ini hampir seluruhnya dikuasai asing, kalaupun pemerintah masih memiliki saham pada perusahaan tersebut (BUMN) sahamnya sangat sedikit. Dengan kondisi yang demikian itu, maka Indonesia bukannya mendapatkan manfaat dan peluang dari globalisasi dan liberalisasi ini, malah terjadi sebaliknya, pemerintah seharusnya membuat analisis-analisis peluang untuk keuntungan dan perkembangan di masa depan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik kekayaan alam, maupun sumber-sumber lainnya. Liberalisasi : Membuka peluang perekonomian yang dapat dieksploitasi secara berhasil hanya jika kemampuan cukup dikembangkan agar para pelaku ekonomi dapat melaksanakannya dengan kondisi pasar yang baru secara berhasil. ( Rondinelli ) Sumber yang sangat penting didalam memanfaatkan peluang dimasa depan adalah sumber daya manusia sebagai modal utama ( Human Capital ) dan juga Sosial Capital ( Modal Sosial ). Kajian tentang modal manusia, yaitu, keterampilan dan pengetahuan yang terdapat pada diri manusia fokus pada peranan manusia di dalam masyarakat maka peningkatan modal manusia akan memperbaiki peluang bagi manusia untuk menikmati hidup. Perubahan demografi dapat disertai oleh kemiskinan, kekurangan pendidikan, akses untuk perawatan kesehatan tidak memadai. Sebaliknya, peningkatan pendidikan dan kesehatan dapat mempercepat perubahan demografi dan dapat membantu negara-negara meraih keuntungan demografi dengan peningkatan pertumbuhan. Fukuyama mengemukakan bahwa : ”Modal sosial dapat dirumuskan sebagai sekelompok nilai-nilai atau norma informal yang dimiliki bersama antara anggota dari sebuah kelompok yang memungkinkan kerjasama diantara mereka, tetapi memperingatkan bahwa norma dan nilai bersama tidak secara otomatis menghasilkan modal sosial”. Pemerintah dan negara sebagai pemegang peran dalam penanganan masalah yang terjadi dalam negara sebaiknya mulai dengan kesadaran dirinya , keinginan yang kuat dari sisi politik ( Politicall Will ) untuk segera membuat langkah-langkah yang kongkrit dan strategis dalam rangka membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan diberbagai sektor dan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah harus dapat mengambil peluang seluas-luasnya dan manfaat yang sebesar-besarnya dari situasi globalisasi ini. 2.3.1. Peran Pemerintah didalam Mendorong Daya Saing Nasional. “ Yang paling penting dari peran pemerintah dalam era globalisasi adalah untuk mengatur "aturan permainan ", dan untuk melindungi kelompok yang mudah terkena pengaruh dari kegagalan pasar. Secara ekonomi tradisional, peran pemerintah dalam sistem pasar adalah untuk melindungi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, untuk membangun dan menegakkan aturan-aturan yang adil dan merata untuk perilaku pasar, dan menjamin persaingan terbuka. ( Rondinelli ) Pemerintah kadang-kadang memainkan peran yang kuat dalam perekonomian saat sektor swasta tidak dapat atau tidak akan menawarkan barang atau jasa yang harganya dapat terjangkau oleh penduduk miskin. Dalam sistem pasar, pemerintah dapat membantu memastikan akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, meskipun mereka tidak dapat menjamin pembagian keuntungan yang sama. Menurut Rondinelli , yang paling penting dari peran pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan daya saing dalam ekonomi global adalah: 1) Membuat struktur kelembagaan untuk kompetisi di pasar negara-negara yang market sebelumnya telah dikontrol pemerintah, direncanakan pusat ekonomi pasar atau nonfunctioning sistem 2) Melakukan reformasi dan mempertahankan makro ekonomi, 3) Memperkuat lembaga-lembaga hukum untuk transaksi ekonomi, 4) Membuat dan melaksanakan kebijakan yang mendukung Pengembangan perusahaan swasta 5) Pemerintah meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan responsif, 6) Menyediakan infrastruktur dan overhead modal, 7) Melindungi yang rentan secara ekonomi, dan 8) Memperkuat dan mendukung organisasi masyarakat madani. 2.4. Kebijakan Pembangunan yang Berpihak kepada Rakyat Miskin 2.4.1. Globalisasi dan Paradigma Pembangunan “Globalisasi menciptakan perubahan mendasar pada struktur sosial, politik, dan terutama ekonomi dunia terintegrasi secara global. Globalisasi ekonomi mengandung segudang potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dunia, namun negara harus menyesuaikan struktur kebijakannya agar warganya dapat berpartisipasi dalam perekonomian global sehingga kesejahteraannya meningkat”.(Rondinelli ) Pada umumnya negara mencanangkan strategi pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Tapi pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi sering tidak sejalan dengan pemerataan pendapatan. Pembangunan memodernisasi segala aspek, namun rakyat miskin semakin banyak. Globalisasi menyebabkan peran negara semakin kecil, dan industri kapitalis semakin merajalela. Efisiensi demi laba sebesar-besarnya menyebabkan membludaknya pengangguran di negara-negara berkembang. Banyak pengusaha lokal yang tidak berdaya menghadapi persaingan perusahaan multinasional. Akibatnya, kemiskinan semakin meluas. Bank Dunia: “globalisasi ekonomi bukan penyebab meluasnya kemiskinan, namun salah pemerintah negara itu karena tidak mampu merumuskan kebijakan yang protektif/antisipatif.” Penyebab meluasnya kemiskinan = globalisasi ekonomi + ketidakmampuan pemerintah Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi ketiga didunia setelah China dan India, memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, dan terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang miskin secara structural dan kelompok penduduk miskin secara cultural, kedua-duanya adalah menjadi tanggung jawab negara/pemerintah dalam mengatasinya, baik berupa program jangka pendek dan bersifat stimulus, seperti Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) maupun program jangka panjang berupa program penanggulangan kemiskinan , melalui pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri. Untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan Pemerintah harus mengetahui data-data yang lengkap, sumber dan penyebab paling mendasar dari terjadinya kemiskinan structural maupun kemiskinan cultural untuk bahan analisis secara komprehensip dalam rangka penangulangan kemiskinan agar dalam pembuatan kebijakan dan program betul-betul mendapatkan sasaran yang tepat, karena telah banyak pengalaman sebelumnya pemerintah setiap membuat program untuk penanggulangan kemiskinan tidak pernah berhasil, selalu berganti dengan program berikutnya tanpa melakukan evaluasi dari program yang sudah dilaksanakan. Dampak kemiskinan absolut yang sangat efektif. Di negara-negara miskin sekitar 20 persen dari anak-anak meninggal sebelum ulang tahun pertama mereka, hampir separuh dari orang-orang yang hidup adalah kekurangan gizi ( gizi buruk ), secara signifikan persentase penduduk di negara-negara miskin tidak memiliki akses ke air bersih, fasilitas sanitasi, pelayanan kesehatan dasar atau pendidikan yang memadai. Kebanyakan dari mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi pasar atau mendapatkan manfaat darinya. 2.4.2. Apakah globalisasi dan penyebaran persaingan pasar ekonomi penyebab kemiskinan? “Ekonom Bank Dunia menyatakan bahwa, sebaliknya, "saat gelombang globalisasi yang dimulai sekitar 1980 sebenarnya telah dipromosikan kesetaraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. " Menurut Bank Dunia intinya bahwa: “ Kemiskinan bukan hasil dari globalisasi dan persaingan tetapi, sebaliknya, dari ketidakmampuan atau unwillingness dari pemerintah untuk membuat kebijakan dan mebangun struktur lembaga-lembaga yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam interaksi ekonomi global”. (Rondinelli ) Program apa yang seharusnya dibuat oleh pemerintah untuk menghilangkan penyebab kemiskinan structural, menurut Bank Dunia: “Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan menunjukkan bahwa "dasar kebijakan menghadapi tantangan terbesar bagi negara-negara berkembang , cara terbaik adalah sebagai saluran yang merupakan dorongan memaksa dari kegiatan perdagangan dan industri untuk mendapatkan kekayaan dan memuaskan keinginan manusia. " Bank Dunia Isinya bahwa daya saing dan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan ketika negara memerankan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan dua pilar pembangunan: "Pembangunan yang baik dalam iklim investasi, pengusaha swasta yang akan berinvestasi, pekerjaan dan menghasilkan produk secara efisien, dan pemberdayaan ” rakyat miskin dan investasi di dalam mereka, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. " Kemiskinan absolut memburuk, di negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, Sub-Sahara Afrika, dan Eropa Timur dengan weakest pertumbuhan ekonomi. Demikian pula yang terjadi di Indonesia Penelitian secara konsisten telah menemukan hubungan yang kuat antara partisipasi dalam ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti Bank Pembangunan Asia poin out "di Asia pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan adalah senjata yang paling ampuh dalam memerangi kemiskinan. Pertumbuhan menciptakan lapangan kerja yang menggunakan tenaga kerja, denan aset utama adalah masyarakat miskin. Sebagai hasil pertumbuhan, pekerjaan sektor swasta menjadi sumber utama dukungan ekonomi bagi sebagian besar pekerja dan .” keluarga. " ( dalam Rondinelli ) Kebijakan pemerintah memfasilitasi partisipasi dalam ekonomi global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional membuat pasar kerja untuk masyarakat miskin dengan memperkuat aset yang miskin, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam kegiatan ekonomi. Mereka yang mendapatkan layanan sosial dan ekonomi - pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas air dan sanitasi, bahwa mengurangi kemiskinan dan infrastruktur dan layanan yang dapat membantu memperluas usaha kecil dan menengah Mendorong investasi swasta secara efektif meningkatkan jumlah pekerjaan dan menumbuhkan pendapatan tenaga kerja. Negara-negara Amerika Latin akan mengurangi kemiskinan dengan membuka kesempatan bagi perdagangan produk-produk pertanian dan industri barang dan jasa. Dengan mendapatkan prasarana dan pengetahuan untuk masyarakat miskin di kota dan daerah pedesaan, efisien dan menciptakan sistem administrasi publik, pemerintah di daerah telah memelihara pertumbuhan dan pemerataan dan kesenjangan yang sasarannya adalah aset di seluruh genders, ras, kelompok etnik, dan kelas-kelas sosial yang relatif baik untuk mengurangi kemiskinan secara tuntas. Kebijakan-kebijakan seperti apa yang paling tepat diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan baik struktural,maupun kultural bahkan menghilangkan kemiskinan absolut di Indonesia. Model pembangunan akan berhasil apabila didasarkan pada konteks permasalahan spesifik di negara/kawasan/daerah itu Pembangunan difokuskan untuk memberdayakan rakyat miskin daripada hanya tertuju kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan yang berpihak pada rakyat miskin pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara riil sekaligus menciptakan pemerataan dan kesejahteraan.(Rondinelli) 2.4.3. Kebijakan Untuk Mengentaskan Kemiskinan. a) Kebijakan Makro ekonomi 1). Menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya 2). Menekan inflasi b) Kebijakan Mikro ekonomi 1). Pembangunan difokuskan pada sektor di mana rakyat miskin itu berkecimpung (misal: pertanian)‏ 2). Difokuskan di mana rakyat miskin terkonsentrasi (misal: pedesaan, kawasan kumuh perkotaan)‏ 3). Meningkatkan produksi pangan dan menstabilkan harga bahan pokok 4). Membangun perumahan bagi rakyat miskin c) Kebijakan Bidang Ekonomi. 1). Restrukturisasi Kebijakan; Merumuskan kebijakan ekonomi yang siap menyongsong ancaman ekonomi global, seperti; pembatasan kuota impor, menjaga tarif pajak impor, mendukung aktivitas ekspor. 2). Kebijakan redistributive; Sistem pajak yang lebih menunjang pemberdayaan rakyat miskin, Subsidi silang, Kredit yang ringan dan mudah bagi rakyat miskin. 2.4.4. Desentralisasi dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Pemerintah lebih mengenal situasi dan karakteristik lingkungan maupun sosial di wilayah kewenangannya, sehingga memahami karakteristik kemiskinan di daerahnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam merencanakan, merancang, memonitor, dan mengevaluasi program pembangunan cukup tinggi Pemerintah daerah responsif ketika terjadi perubahan di daerahnya 2.4.5. Desentralisasi Program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama golongan miskin, Menjalin kemitraan dengan stakeholders dalam rangka mensukseskan program pengentasan kemiskinan. Dalam kondisi seperti itu, kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan berkorelasi terhadap peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakat di daerah, termasuk berdampak para berkurangnya angka kemiskinan secara keseluruhan. 2.4.6. CONTOH DI INDONESIA: Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM Mandiri. Penanggulangan kemiskinan hanya akan efektif apabila dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan melalui sinergi dan kemitraan masyarakat, pemerintah daerah & kelompok peduli (LSM, Swasta, dll). Perlu harmonisasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perubahan “skema proyek“ menjadi “skema program“, melalui: • Lokus kegiatan di tingkat kecamatan • Prioritas desa/kelurahan & masyarakat miskin • Prinsip, strategi, indikator, & berbagai mekanisme dan prosedur Kemandirian & pembangunan berkelanjutan terwujud dengan bertumpu pada 3 pondasi:  Masyarakat yg peduli dan mandiri,  Pemda yg pro-poor budgeting & policy,  Kelompok peduli yg berorientasi pada tanggungjawab sosial & pembangunan berkelanjutan.  Pemerintah Daerah, Kelompok Peduli (Swasta, dll) , Masyarakat Sipil, Masyarakat Madani, (Menerapkan Prinsip Good Governance) Sinergi Kemitraan, Sebagai Landasan Pemikiran PNPM Mandiri. Tujuan Umum  Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Tujuan Khusus  Meningkatnya partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, terpencil, & rentan, dalam proses pengambilan keputusan & pengelolaan pembangunan.  Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, & akuntabel.  Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam pelayanan masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program & penganggaran yang pro-poor  Meningkatnya sinergi masyarakat, pemda, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, ormas, & kelompok peduli lainnya, dlm mengefektifkan upaya PK.  Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemda dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.  Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.  Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Transformasi Sosial Oleh PNPM mandiri. Membuka akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan & memperoleh manfaat dari pembangunan melalui penguatan lembaga masyarakat lokal & perencanaan partisipatif (Participatory Development) Meningkatkan kapasitas stakeholders lokal untuk menjalin kemitraan sinergis antara masyarakat, pemda dan kelompok peduli dalam rangka efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan (Partnership) Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku lokal untuk mandiri mengelola pembangunan yang pro-poor di wilayahnya secara berkelanjutan (Sustainability Development) Replikasi Mandiri Oleh Masyarakat & PEMDA 1. Manajemen Pembangunan partisipatif secara mandiri oleh Warga 2. Fasilitasi & pembinaansepenuhnya oleh pemerintah kota/kabupaten 3. Replikasi & pengembangan Program lebih lanjut oleh pemda & Masyarakatnya III. KESIMPULAN Dan REKOMENDASI Berdasarkan uraian diatas, baik dari kajian teori, pengalaman empiris yang terdapat diberbagai negara, Peran negara /pemerintah sangat penting dalam menghadapi era globalisasi yang melanda dunia saat ini dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan . Pemerintah dituntut untuk tanggap menilai keadaan dalam persaingan global, inovasi yang tinggi, dan tetap pada fokus yang utama adalah pembangunan masyarakat disegala aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kesimpulan ini kami memberikan beberapa rekomendasi antara lain : Rekomendasi 1 Memperkuat kemampuan pengendalian pemerintahan lokal secara efektif diperlukan pendekatan holistik, disertai dengan pembangunan kemampuan horizontal yang memberdayakan komunitas lokal, LSM, organisasi masyarakat madani, dan sektor swasta, dan juga memuat pembangunan kapasitas vertikal guna memperkuat lembaga-lembaga pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Rekomendasi 2 Membangun kapasitas agar pengendalian pemerintahan daerah menjadi efektif dan responsif harus meliputi upaya memperkuat kemampuan semua pelaku dan organisasi daerah. Pilar sentral pada pengendalian pemerintahan daerah yang baik harus manjadi partisipasi lokal dalam perencanaan, penetapan prioritas, produksi, pembayaran (pembiayaan), dan konsumsi jika kehidupan rakyat dapat dipertahankan secara berkesinambungan Rekomendasi 3 Model pembangunan akan berhasil apabila didasarkan pada konteks permasalahan spesifik di negara/kawasan/daerah itu Pembangunan difokuskan untuk memberdayakan rakyat miskin daripada hanya tertuju kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan yang berpihak pada rakyat miskin pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara riil sekaligus menciptakan pemerataan. Rekomendasi 4 Pertumbuhan ekonomi bisa dikorelasikan dengan pemerataan atau pengentasan kemiskinan jika pembangunan dilaksanakan berdasarkan keberfihakkan pada rakyat miskin Desentralisasi model TOP DOWN yang mengindikasikan pemerintah daerah mengemban tanggung jawab sebagaimana pemerintah pusat diharapkan akan membawa perubahan terhadap kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus berupaya menghapus kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan timbulnya ketimpangan dan kesenjangan.