ARTIKEL ILMIAH ( PERENCANAAN PEMBANGUNAN)

JOURNAL ILMIAH

Perencanaan Pembangunan

Solusi atau Masalah?

Oleh :

Deddy Pandji Santosa

Abstrak

Perencanaan dapat menjadikan sebagai sebuah solusi bagi persoalan-persoalan pembangunan di masyarakat, tetapi dapat pula menjadi masalah bagi masyarakat tergantung dari bagaimana perencanaan itu dibuat.Perencanaan akan menjadi solusi apabila proses penyusunan perencanaan tersebut mempergunakan perencanaan partisipatif dan adaptif, sebaliknya perencanaan akan menjadi masalah bagimasyarakat apabila proses penyusunannya menggunakan proses topdown dan lebih mementingkan kepentingan elit atau kelompok tertentu dan kuatnya pengaruh politik, serta tidak didukung oleh data yang lengkap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang melibatkan banyak unsur sebagai input anatra lain: Aspirasi masyarakat, Lingkungan, data yang lengkap, Pemetaan masalah secara akurat, dukungan politik, dukungan teknologi dan anggaran yang memadai. Perencanaan harus merupakan sebuah produk kebijakan yang dapat diterima seluruh masyarakat dan sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah.

( Kata kunci : Participations, Politics, Technologic, Environmental ).

I.  PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang.

     Perencanaan, menurut Albert Waterston (1965, hal 26), adalah suatu kegiatan 'yang diorganisir, secara sadar dan terus menerus dalam usaha untuk memilih alternatif terbaik yang tersedia dalam rangka  mencapai tujuan tertentu'.

    Definisi ini dapat dijadikan dasar dalam rangka mengidentifikasi topik yang akan menjadi fokus pembahasan , walaupun masih banyak definisi lain yang dapat dijadikan alternatif dalam istilah perencanaan (Conyers, 1982, pp. 1-2).

     Definisi inti yang diperdebatkan yang menjadi persaingan adalah mengenai konsep tentang sifat perencanaan. Di satu sisi adalah model yang ideal envision rencana teknis sebagai produk crafted imparsial, oleh para pakar dianggap memiliki akses ke semua data yang diperlukan, dan hampir memiliki kapasitas analisis yang tak terbatas.

     Di sisi lain adalah model deskriptif ilmu politik, yang melihat perencanaan sebagai sebuah proses politik yang melibatkan interaksi dari berbagai individu dan organisasi melalui proses tawar-menawar dan negosiasi, dari berbagai kekuatan, untuk mencapai tujuan itu, (Schaffer, 1984).

B.   Perencanaan di negara-negara berkembang :

1.Sebuahsejarahsingkat
     Selama masa di mana negara-negara Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaan, percaya bahwa manfaat dari perencanaan pembangunan sangat luas : "Perencanaan nasional tergambar pada  lagu kebangsaan dan bendera nasional sebagai simbol kedaulatan dan modernitas” (Waterston , 1965, hal 28). Pemerintah akan memastikan bahwa dengan perencanaan negara miskin, yang semula mengandalkan pertanian akan menjadi negara kaya, dan akan menjadi negara-negara industri dalam beberapa dekade. Hal tersebut diatas berdasarkan antara lain :

Pertama, ada pengalaman masa lalu.

     Negara-negara yang baru merdeka memilih sistem sosialis kontemporer dengan melihat kekuatan Uni Soviet yang sudah terbukti keberhasilannya melalui perencanaan terpusat.  Mereka yang lebih attuned ke kapitalis Barat mendengar tentang keajaiban dicapai oleh Marshall Plan Eropa pada saat rekonstruksi dan efisiensi waktu dalam perencanaan perang di Inggris dan Amerika Serikat.

Kedua, ada teori.

     Perkembangan teori sosialis entailed kontrol negara lebih kepada perekonomian sehingga perencanaan yang dibuat oleh Negara hanya perencanaan untuk peningkatan ekonomi. Teori pembangunan kontemporer liberal (yang tidak berpihak ke pasar bebas pada waktu itu), kedua-duanya lebih besar  mendorong sektor varian yang diandalkan pada perencanaan yang komprehensif untuk mengawali ekonomi menjadi ekonomi yang menghasilkan (Rondineni, 1993; 34) . Ketiga,  akses ke sumber daya keuangan internasional biasanya tergantung kepada yang memiliki rencana dasar sebagai syarat bagi lembaga donor.

Akhirnya, ada tekanan politik domestik pada pemimpin nasional untuk tetap populer, dan menunjang legitimasi mereka.  Pemerintah digunakan untuk menjelaskan cara yang cepat dan pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat tercapai.

      Perdana Menteri Nehru dari India menyatakan bahwa perencanaan dan pembangunan menjadi masalah yang matematis yang bisa terjadi secara tidak ilmiah.

 II.  DEFINISI DAN KAJIAN PERENCANAAN

  A. Perencanaan pembangunan Nasional
   

 Perencanaan pembangunan nasional adalah usah pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinasikan secara langsung dengan pengawasan dan berkesinambungan untuk meningkatkan variabel ekonomi bangsa (pendapatan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, penyimpanan, ekspor, impor, dll) yang ditentukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. (Todaro, 1994, hal 566)

Tony Killick (1976) telah mengidentifikasi enam karakteristik utama untuk rencana pembangunan nasional:

1. Rencana pembangunan mengetengahkan tujuan kebijakan pemerintah dengan penekanan pada pembangunan ekonomi.

2. Sebuah strategi untuk mencapai tujuan yang teridentifikasi.
3. Perencanaan terdiri dari prinsip-prinsip yang secara internal konsisten diimplementasikan secara optimal yang mengarahkan kepada pengambilan keputusan
4. Perencanaan berusaha untuk memahami , mempengaruhi keseluruhan kajian ekonomi

5.Perencanaan menggunakan suatu model makro ekonomi

6. Perencanaan pembangunan mencirikan cakupan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.

B.Janji dan kinerja.

 Banyak agenda perencanaan pembangunan yang dijanjikan tidak bisa terwujud.

Waterston (1965, hal 293) menilai ternyata dari implementasinya di pembangunan banyak yang gagal ketimbang yang berhasil.

Apa yang telah salah dengan perencanaan pembangunan? Para analis (Caiden dan Wildaysky, 1990; Killick, 1976; Rondinelli, 1993; Waterston, 1965) menyimpulkan  enam poin utama:

Pertama, Perencanaan itu direncanakan secara ambisius.

Kedua, data yang diambil dari sumber yang tidak valid, jadi  hanya berdasarkan intuisi.

Ketiga, metode yang digunakan dalam perencanaan tidak bersifat analitis.

Keempat minimnya penanggulangan masalah-masalah yang muncul dalam proses perencanaan.

Kelima,   adanya kelemahan lembaga atau institusi

Keenam, bersifat politis.

Sejumlah masalah telah diidentifikasi oleh para penulis (Chambers, 1983; Johnston dan Clark, 1982; Hulme, 1994a; Rondinelli, 1993), yaitu meliputi:

1.                  kealamiahan masalah pembangunan

2.                  data yang tidak valid

3.                  ketidakyakinan

4.                  pemisahan perencanaan dari pemerintah

5.                  kurangnya partisipasi

6.                  proyek dan politik

III.  PEMBAHASAN

    A.   Proyek Perencanaan

Di tahun 1960-an dan 1970 an banyak proyek menjadi sangat berarti bagi pemerintah hususnya bagi Negara berkembang yang berhasil menterjemahkan rencana rencana serta kebijakannya kedalam program-program yang riil ( Rondineli 1993.5). Proyek dilihat sebagai ujung tombak pembangunan( Gittinger 1982.1) dimana sumberdaya dikompersi menjadi mata pencaharian yang berkembang sebagai sumber daya ekonomi. Inti dari metodologisnya adalah lingkaran seperti terlihat pada diagram dibawah :

                                   Lingkaran proyek konvensional

 B.  Pendekatan Alternatif Terhadap Proyek Perencanaan

Ada dua konsep dasar mengenai proposal, yaitu: adaptive administration dan participatory rural appraisal.

1.       adaptive administration

Rondinelli (1993) yakin bahwa pendekatan eksperiment yang menempatkan perencanaan, implementasi dan monitoring sangatlah merupakan hal yang esensi, karena mencakup hal-hal yang penting seperti: informasi yang terbatas, resiko tinggi, ketidakyakinan dan manipulasi politik. Sebaliknya, pada hal, ini diperlukan adanya pembelajaran, pengalaman,kreativitas, fleksibel dan akses pada pengetahuan lokal.

2.       Participatory rural appraisal.

Pada poin kedua ini yang diperlukan adalah keterlibatan dalam identifikasi proyek, pemilihan, desain, implementasi dan evaluasi. Dengan demikian,para perencana meyadari bahwasanya tidak ada pendekatan yang sempurna untuk perencanaan pembangunan. Pendekatan yang sangat tepat itu akan sangat bergantung pada objektif dan konteks.

C. Proses Perencanaan Politik dan Teknokratik

Untuk mendapat suatu rencana yang optimal maka rencana pembangunan hasil proses politik harus digabung dengan hasil rencana pembangunan versi teknokrat dengan selaras. 

 Contoh Model dibawah ini :

 

D.  Proses Perencanaan Partisipatif

1.             kinerja prakarsa pembangunan sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait (stakeholders).

2.             pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggaraan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniawan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non pemerintah, dll.

E.  Proses Perencanaan Top-Down Dan Bottom-Up

Dilaksanakan dengan tujuan antara lain menyelaraskan semua kegiatan pemerintah dan masyarakat. Penyelarasan rencana-rencana lembaga pemerintah dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan yang dilaksanakan baik di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota.

F.  Tahap-Tahap Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

 ( Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ).

1.             Penyusunan Rencana

a.             penyiapan rancangan rencana pembangunan oleh lembaga perencana yang bersifat rasional, ilmiah, menyeluruh, dan terukur

b.             penyiapan rancangan rencana kerja oleh kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan

c.              musyawarah perencanaan pembangunan

d.            penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

2.             Penetapan Rencana

a.             RPJP Nasional dengan UU/PP dan RPJP Daerah dengan Perda.

b.             RPJM dengan peraturan Presiden/Kepala Daerah RKP/RKPD dengan Peraturan Presiden/Kepala Daerah

c.              Pengendalian pelaksanaan rencana adalah wewenang dan tanggung jawab pimpinan kementrian/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah

d.            Evaluasi Kerja

IV.  KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.  Walaupun perencanaan itu tidak selalu berhasil dan sesuai dengan harapan, tidak berarti bahwa perencanaan itu menjadi tidak diperlukan, tetapi bagaimana caranya agar perencanaan itu sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik.

2.  Perencanaan Nasional lebih mengedepankan kepentingan pusat dan terkesan sentralistik serta penyeragaman, tanpa memperhatikan kepentinan regional atau lokal.

3.  Perencanaan di Negara-negara berkembang pada umumnya lebih kepada orientasi ekonomi, baik secara makro maupun secara mikro.

4. Perencanaan Di Negara berkembang bisa menjadikan solusi bagi kebutuhan pembangunan dan bisa juga menjadikan masalah bagi pembangunan itu sendiri tergantung kepada bagaimana proses perencanaan itu disusun.