JOURNAL ILMIAH
GLOBALISASI
DAN
PERAN PEMERINTAH
OLEH :
Deddy Pandji Santosa
ABSTRAK.
Globalisasi hampir pasti tidak bisa dihindari pada abad
ke 21 ini, dan akan melanda seluruh belahan bumi ini ibarat gelombang yang
bergulung terus menerus.Globalisasi memiliki karakter multidimensi, baik
ekonomi, sosial, budaya dan politik. Globalisasi oleh sebagian masyarakat dan
negara diangap seesuatu yang sangat merugikan, tapi sebagian masyarakat atau
negara menganggap Globalisasi adalah sesuatu yang sangat menguntungkan.
Terlepas dari adanya pro dan kontra, maka negara dan pemerintah harus siap
menghadapinya. Globalisasi menuntut negara untuk menyesuaikan perannya dengan
perkembangan dunia, khususnya negara berkembang dihadapkan kepada tantangan peluang
dimasa depan, bagaimana peran negara untuk meningkatkan daya saing didalam
menghadapi globalisasi ekonomi, bagaimana negara/pemerintah mampu menganalisis peluang
ke depan dalam rangka menjadikan globalisasi dan liberalisasi sebagai peluang
dan manfaat yang menguntungkan bagi
masyarakat, bagaimana negara mampu secara tepat dalam merencanakan dan membuat /
merumuskan kebijakan –kebijakannya yang berpihak kepada rakyat, bagaimana
negara mengikuti “aturan permainan” dalam globalisasi ekonomi , mampu menciptakan
keunggulan global dalam menghadapi
persaingan pasar, sekaligus melakukan pengembangan terhadap lembaga-lembaga
pendukung ( dunia usaha ),bagaimana merumuskan kebijakan sektor keuangan,
membuat kebijakan yang berorientasi pasar,dll, karena apabila negara tidak
tepat didalam membuat kebijakan, akibatnya negara akan mengalami ketergantungan
kepada negara maju, kesejahteraan rakyat yang telah dicita-citakan tidak akan
terwujud, ancaman kemiskinan akan melanda bangsa dan negara.
Kata kunci : Peran
negara, Peningkatan Daya Saing, Peluang ke Depan, Kebijakan Pro Rakyat miskin.
I.
PENDAHULUAN.
A. Globalisasi dan Pemerintah.
Globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dan
menjelaskan tentang berbagai fenomena yang terjadi diseluruh dunia berkaitan
dengan perkembangan dan permasalahan yang dialami oleh semua negara baik negara
maju khususnya negara- negara berkembang dalam semua aspek seperti : aspek
ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Globalisasi dipandang
sangat positif dan menguntungkan terutama bagi orang-orang atau negara yang
melihat globalisasi dari aspek ekonomi dan mereka unggul dibidang itu,
sementara globalisasi dipandang sangat merugikan oleh sebagian negara terutama
negara-negara sedang berkembang karena dianggap akan merusak kehidupan/
pergeseran struktur sosial dan tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesejahteraan.
Perdebatan tentang globalisasi memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif
serta mengadopsi berbagai masalah dan menganalisisnya untuk mendapatkan
gambaran sebagai manifestasi dari berbagai sudut pandang .
Apakah globalisasi?
Apa
kriteria perbedaan pendistribusian sekitar efek globalisasi dunia?
Apa dampak dari globalisasi bagi
negara-negara?
Apakah hubungan antara globalisasi dan
ketidaksetaraan?
Bagaimana
seharusnya kita menata ulang Negara
sehingga masyarakat bisa mendapatkan
keuntungan dari globalisasi?
Kemampuan
apa yang paling dibutuhkan oleh Negara untuk menjawab tantangan globalisasi?
Ini
adalah semua pertanyaan yang penting, yang menjadi sasaran kajian dalam makalah
ini ,yang tujuan utamanya adalah untuk mencari faktor-faktor apa yang memberikan
kontribusi kepada berhasilnya integrasi
negara ke dalam perekonomian dunia.
B. Globalisasi Dan Dampaknya Di
Indonesia
Fenomena yang terjadi dinegara-negara
sedang berkembang , seperti contohnya di negara Indonesia, bahwa pengaruh globalisasi sangat dirasakan sekali dampak dan pengaruhnya baik langsung
maupun tidak langsung terutama oleh masyarakat/rakyat yang berpenghasilan
rendah, masyarakat petani, pedagang kecil, pengusaha kecil, dan yang kurang
memiliki akses ke sumber modal.
Bagaimana gelombang globalisasi di Indonesia sudah mempengaruhi
juga aspek-aspek kehidupan lainnya, bukan saja menghantam kehidupan perekonomian
, bahkan sudah sampai kepada pergeseran nilai-nilai budaya bangsa, etika,
moral, dan kebersamaan serta kesetiakawanan sosial sebagai suatu modal sosial
yang selama ini dimiliki oleh seluruh bangsa
Indonesia dan mewarnai kehidupan masyarakatnya yang agamis, sekarang
sudah hampir tidak terlihat lagi, yang sangat terlihat dengan secara kasat mata
adalah sifat sifat individualisme yang tinggi, ketidakpedulian terhadap
kehidupan disekitarnya, kesenjangan yang semakin melebar, rasio antara jumlah penduduk yang kaya dengan yang miskin
semakin tajam, disini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang belum merata. Di
bidang pendidikan Indonesia masih sangat
jauh tertinggal oleh negara-negara lain, baik sistemnya maupun anggarannya, juga
sumber daya manusia pendidiknya ( guru ) masih rendah kualifikasi dan
kompetensinya, dalam bidang perdagangan dan industri juga demikian , kita kalah
bersaing dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia , singapura,
Thailand, sementara sumber daya alam kita sangat melimpah. Di bidang teknologi,
baik teknologi otomotif ataupun teknologi lainnya, Indonesia masih sebagai
negara konsumen dan menjadi pasar yang besar bagi negara-negara maju, akibat
teknologi komunikasi dan informasi, seperti internet dan lain-lain Indonesia masih menjadi sasaran
pasar yang menguntungkan , sementara kita masih sangat tergantung kepada negara
lain untuk hal itu.
Faktor lainnya yang sangat penting dan
besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya keterpurukan bangsa
ini ialah lemahnya daya saing kita dari berbagai aspek, terutama karena
pemerintah belum maksimal didalam menjalankan perannya, sementara kebijakan
yang selama ini dibuat masih belum sepenuhnya berpihak dan menguntungkan
masyarakat, baik kebijakan perekonomian, perdagangan, kebijakan perbankkan,
kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya, pada umumnya kebijakan masih berpihak
kepada sebagaian masyarakat tertentu dan sesuai pesanan, dan kebijakan dibuat
demi kepentingan pemerintah sendiri.
Semua hal yang diungkapkan diatas adalah fakta yang harus
menjadi perhatian negara dan pemerintah beserta semua komponennya, sesuai
dengan fungsi negara yaitu sebagai administrator, regulator, fasilitator untuk
membuat rakyatnya hidup dengan sejahtera.
Dari permasalahan yang terjadi di
Indonesia, yang diakibatkan pengaruh gelombang globalisasi, maka kami akan
meneliti mengenai bagaimana peran negara didalam menghadapi gelombang
globalisasi ini, untuk dapat menghadapi dan mengatasi tantangan serta bagaimana
memanfaatkan peluang dari globalisasi, disamping itu bagaimana membuat
globalisasi dan liberalisasi memiliki manfaat bagi masyarakat dan negara
melalui analisis tentang peluang ke depan, dan bagaimana solusi pemerintah
untuk mengatasi dan menanggulangi kemiskinan sebagai dampak dari gelombang
globalisasi ini, kebijakan seperti apa yang paling sesuai untuk diterapkan di
Indonesia dan sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia.
II.
PEMBAHASAN
2.1.
Globalisasi dan Peran Negara : Tantangan Dan Peluang Di Masa depan.
Pengaruh globalisasi khususnya di Indonesia, seperti telah
diuraikan di bab pendahuluan, menuntut bagaimana negara menjalankan perannya didalam menghadapi gelombang globalisasi ini,
sebagai tantangan dan juga adalah peluang yang dapat diperoleh dimasa depan ,
ini merupakan salah satu dimensi dari variabel Globalisasi dan negara, dimana
pada dasarnya sudah tidak bisa dihindari, karena globalisasi itu sudah memasuki
semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti yang dijelaskan oleh Guido
Bertucci dan Adriana Alberti yaitu : “
“Dapat dipastikan,
globalisasi adalah fenomena yang rumit, dan luas yang meliputi berbagai aspek kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Memiliki karakter multidimensi dan memiliki
definisi yang unik. Untuk tujuan yang sederhana, dapat digambarkan sebagai
peningkatan dan mengalirnya secara
intensif antara negara barang,
jasa, modal, ide, informasi dan manusia, yang memproduksi tanpa pembatasan bagi integrasi di bidang ekonomi, sosial budaya dan berbagai
kegiatan”.(Globalization and the Role of the State : Challenges and
Perspectives).
Negara dan Pemerintah di Indonesia telah mencoba menjalankan
perannya yang sangat penting, dengan membuat berbagai kebijakan dalam
menghadapi globalisasi ini, namun pada tahap proses implementasinya menemukan
banyak kendala dan hambatan, disamping karena pemerintah juga tidak begitu
sungguh –sungguh atau terkesan setengah hati didalam menjalankan kebijakannya,
disamping sumber daya manusia birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut
masih belum memiliki kompetensi dan professional didalam bidangnya, dimana
seharusnya pemerintah dalam menghadapi era globalisasi ini harus betul-betul
meningkatkan kemampuan SDM nya dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi,
juga bidang-bidang lainnya untuk dapat menguasai persaingan yang ketat, dan
memahami kekuatan-kekuatan yang dimiliki, karena salah satu dampak globalisasi
adalah meningkatnya saling ketergantungan diantara bangsa-bangsa di seluruh
dunia.
Guido Bertucci dan Adriana Alberti dalam
tulisannya menyebutkan :
“Ada empat kekuatan utama yang mengendalikan di belakang
meningkatnya saling ketergantungan :
1. Perdagangan dan Liberalisasi investasi,
2. Inovasi
teknologi dan pengurangan biaya komunikasi,
3. Kewirausahaan,
dan
4. Jaringan
sosial global”.
Meskipun banyak yang percaya dan mengatakan bahwa inovasi
teknologi dan kewirausahaan adalah kekuatan utama di belakang globalisasi ini, tetapi
faktor itu saja tidak cukup untuk dapat
menjelaskan bagaimana proses integrasi ekonomi ditingkatkan.
Pemerintah harus memainkan perannya
dalam meningkatkan saling ketergantungan dan mengintegrasikan ekonomi secara khusus melalui penyebaran dan memperluas kegiatan serta merumuskan
kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang berorientasi pasar, sehingga
bangsa dan masyarakat dapat bertahan dalam persaingan didalam globalisasi
ekonomi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan kemampuan apa yang harus
dimiliki untuk menghadapi tantangan dan pengaruh globalisasi, adalah pemerintah
harus mendefinisi ulang perannya dalam pembuatan kebijakan-kebijakannya antara
lain :
1.Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan kepastian
hukum;
2. Reformasi
sistem peradilan;
3. Efektivitas pembangunan (kerangka)
ekonomi
4. Mewujudkan sistem lingkungan persaingan ekonomi
5. Stabilitas harga dan fiskal
6. Membangun sistem perpajakan yang adil
7. Ketenagakerjaan dan pasar modal
8. Regulasi privatisasi
9. Kemitraan usaha kecil dan menengah
10. Mengembangkan teknologi informasi
11. Promosi
teknologi dan pengembangan infrastruktur.
2.2. Meningkatkan Daya Saing
Nasional dalam Globalisasi ekonomi: Perubahan Peran
Negara.
Kondisi nyata yang terjadi di
Indonesia pada saat ini akibat dampak Globalisasi adalah terpuruknya perekonomian negara sejak
krisis moneter pada tahun 1997 sampai saat ini, tingkat pertumbuhan menurun dengan drastis,
pengangguran bertambah banyak, karena bertambahnya karyawan yang mengalami PHK
akibat banyaknya perusahaan baik nasional maupun regional yang tidak mampu lagi
bersaing dengan perusahaan asing akibat lemahnya daya saing secara nasional,
kemampuan daya beli masyarakat juga menurun, jumlah penduduk miskin bertambah
setiap tahunnya, anak-anak putus sekolah dan yang tidak dapat melanjutkan
sekolah juga bertambah, masalah kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok menjadi
sulit didapatkan, sektor perbankkan juga mengalami kesulitan dengan likuiditas , adanya ketidakstabilan
tingkat suku bunga, maka untuk mengatasinya yaitu dengan cara berusaha
meningkatkan daya saing secara nasional didalam menghadapi gelombang
globalisasi ekonomi melalui perubahan dan pergantian peran pemerintah yang
selama ini belum mengadopsi dan berinovasi dengan situasi dunia, sejalan dengan
apa yang disampaikan oleh Dennis A.
Rondinelli ( Promoting National
Competitiveness in a Globalization Economy : The State Changing Roles )
:
“ Globalisasi ini, selama lebih dari dua dekade, telah
mengubah "aturan permainan" bangsa-bangsa dalam persaingan perdagangan
internasional dan investasi. Peran negara
sebagai pusat perencana dan kontrol dari perekonomian nasional, sebagai dasar
penyedia barang dan jasa, dan sebagai
mesin pertumbuhan ekonomi, yang sebagian besar telah discredited sebagai fungsi efektif karena pemerintah ingin meningkatkan daya saing
nasional dalam ekonomi global”.
Dengan pernyataan ahli tersebut maka pemerintah atau negara
harus meningkatkan kemampuannya dalam berkompetisi dalam merebut pasar dan
mampu menciptakan keunggulan global melalui kekuatan intern dan sumberdaya yang
dimilikinya untuk lebih dioptimalkan .
Rondinelli
juga menyatakan tentang peran negara antara lain :
“Pemerintah di negara-negara yang ingin berpartisipasi
secara efektif dalam persaingan ekonomi
global harus semakin memperhatikan peran
barunya sebagai katalis untuk pengembangan pasar, produktivitas dan efisiensi, regulator serta memastikan bahwa pasar tetap terbuka dan
adil, promoters ekspansi usaha sektor
swasta, dan pergerakan manusia dan modal
sebagai sumber daya pembangunan. Mereka harus menggunakan sumber daya mereka
untuk menyediakan layanan dan infrastruktur serta kegiatan produktif yang
kompetitif secara nasional dan internasional”.
Untuk dapat mengatasi
situasi persaingan global maka pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dalam hal
ini pemerintah harus melibatkan semua komponen dan kekuatan yang ada, yaitu
masyarakat baik individu ataupun kelompok dan berbagai sektor yang dapat
memberikan kontribusi kepada peningkatan daya saingnya, kondisi ini sesuai
dengan pernyataan Rondinelli antara lain :
“Dalam ekonomi
global, pemerintah harus bekerja sama dengan
sektor swasta, organisasi masyarakat madani, lembaga keuangan internasional,
dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan lembaga-lembaga yang
mendukung dan mempertahankan sistem pasar melalui semua perusahaan yang
terlibat dalam ukuran regional dan global”.
Meskipun pemerintah
di banyak negara berkembang ,perannya sedang mengalami transisi tranformasi
dibidang ekonomi, tidak semua negara harus meninggalkan tradisi dan ciri serta
kemampuan daerahnya dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing.
Maka
untuk menghadapi era globalisasi ini, pemerintah harus dapat melakukan perannya
sebagai katalisator juga sebagai dinamisator, pemerintah harus membuat suatu
kebijakan didalam memperkuat system ekonomi yang mampu bertahan dan mampu
menghadapi persaingan yang ketat didalam merebut pangsa pasar global, dalam hal
ini yaitu kebijakan yang berpihak kepada usaha-usaha rakyat seperti contohnya
yaitu Melalui:
Peningkatan
Usaha Kecil dan Menengah; Mengurangi biaya
ekonomi tinggi/ perilaku
noncompetitive; Mereformasi sistem perizinan;
Mengurangi hambatan usaha kecil; Menetapkan satu kerangka hukum
untuk transaksi dan penyelesaian perselisihan komersial; Memaksakan hukum;
Melindungi bisnis dan properti intelektual; Reformasi struktur perpajakan dan pemihakan terhadap perusahaan kecil; Reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; Reformasi sistem
ketenagakerjaan; Menyediakan infrastruktur untuk
usaha kecil.
Globalisasi yang bergerak ke arah interaksi yang
lebih besar, integrasi dan saling ketergantungan di antara masyarakat dan
organisasi di seluruh wilayah negara.
“The
strongest manifestasi dari globalisasi yang telah meningkatkan interaksi
ekonomi di antara negara-negara dalam perdagangan dan investasi internasional
dan arus modal, orang, teknologi, dan
informasi. Tetapi globalisasi
juga tampak jelas dalam meningkatkan tingkat politik internasional secara
meluas dan interaksi sosial dan budaya tukar yang terjadi selama seperempat abad” ( Rondinelli).
Globalisasi telah
membawa manfaat dan tantangan bagi negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi membawa tidak hanya hal-hal baru
tetapi juga peluang ekonomi baru, politik, sosial, teknologi, kelembagaan dan kompleksitas,
terutama ke negara-negara miskin, bahwa pemerintah harus bertujuan untuk merangsang daya saing
ekonomi dan mengejar keadilan,
kesinambungan, dan kemiskinan.
Makalah ini meneliti perubahan peran negara dalam mendukung dan
mempromosikan daya saing nasional dalam
era globalisasi. Kebijakan pemerintah harus mencerminkan peran negara dalam
meningkatkan partisipasi dan daya saing dalam perekonomian internasional.
Kekuatan
pengendali integrasi regional dan ekonomi
global, adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ekonomi bangsa , daya
saing, serta kebijakan dan institusi komponen daya saing nasional, serta
strategi promosi.
2.2.1.
Latar belakang peningkatan daya saing.
Semua negara membutuhkan peningkatan daya saing nasional, Perlu suasana kompetitif
yang sehat, Perlu adanya role model
sebagai acuan bagi negara untuk meningkatkan daya saingnya, Perlu sarana
peningkatan, Kompetensi sumber daya manusia
2.2.2.
Faktor yang mempengaruhi daya saing.
Kekuatan ekonomi domestik; Sumberdaya
manusia (ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi); Ilmu pengetahuan dan teknologi (kapasitas Iptek yang
unggul dan handal); Manajemen
(pengelolaan secara inovatif, profitable dan responsible); Internasionalisasi (derajat partisipasi suatu negara
dalam perdagangan dan investasi internasional); Pemerintah (iklim usaha yang kondusif); Keuangan
(kinerja pasar modal dan kualitas pelayanan lembaga keuangan); Infrastruktur (industri dan perdagangan yang
memadai).
2.2.3. Keunggulan Globalisasi dan
Persaingan Pasar
Studi yang dilakukan oleh The OECD juga
menunjukkan bahwa: “Perdagangan bebas dan ekonomi pasar yang transparan dapat memberikan
manfaat dan keuntungan secara ekonomi
dan sosial kepada negara-negara di semua tingkatan pembangunan”.
Di antara potensi
keuntungan adalah melalui adaptasi sistem pasar :
1) Kebebasan yang lebih besar bagi setiap
individu untuk memilih tentang bagaimana
harus membeli dan menjual yang sesuai dengan
harga, dimana untuk mendapatkan informasi atau akses, di mana dan bagaimana
untuk berinvestasi, dan kemampuan untuk memperoleh;
2) Keuntungan
Komparatif dalam perdagangan dunia yang memungkinkan individu dan bisnis mereka
memperoleh keuntungan untuk menggunakan sumber daya mereka dan memanfaatkannya
dengan baik dibandingkan dengan orang lain.
3) Mereka memperoleh Pendapatan yang lebih tinggi
terutama yang bekerja dalam pengadaan
barang dan jasa untuk pasar internasional;
4) Yang lebih
besar bagi kebebasan individu untuk terlibat dalam spesialisasi dan pertukaran;
5) Menurunkan
harga yang lebih besar dan ketersediaan barang dan jasa;
6) Peluang untuk diversifikasi risiko dan
investasi sumber daya yang akan memperoleh hasil yang tertinggi;
7)
Akses ke
modal dengan bunga yang terendah;
8)
Lebih efisien dan produktif alokasi
sumberdaya;
9) Lebih
besar peluang bagi perusahaan untuk
mendapatkan akses ke sumber-sumber yang kompetitif
10) Batin transfer teknologi dan know-how.
“Namun, seringkali,
apa yang disebut "kegagalan pasar" benar-benar "kegagalan
kebijakan;" akibat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menetapkan dan
melaksanakan kebijakan yang mendorong dan mendukung sistem pasar yang efektif
dan mencegah serangan dari negara-negara yang memiliki kekuatan dalam dunia
perdagangan dan investasi. Satu contoh
kegagalan kebijakan sering dikaitkan dengan dunia kompetisi ekonomi yang meluas
ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan yang menghasilkan
tingkat kemiskinan semakin tinggi. (The United Nations Development Programme's Human Development,dalam Rondinelli)
Laporan
mencatat bahwa hampir 3 milyar orang hidup dalam kemiskinan relatif pada
pendapatan kurang dari $ 2 sehari dan yang lebih dari 1,1 miliar orang hidup dalam
kemiskinan absolut dengan penghasilan kurang dari $ 1 per hari.
2.3. Menjadikan globalisasi dan liberalisasi sebagai
Peluang /manfaat yang menguntungkan bagi Masyarakat : Analisis Peluang di masa depan.
”Pada akhir abad XX, sebagian besar negara sedang
berkembang semakin mengadopsi strategi pembangunan ekonomi liberal.
Negara-negara ini membuka pasar domestik untuk perdagangan internasional dan
memberi kekuatan pasar yang lebih besar dalam menentukan alokasi sumberdaya dan
swastanisasi perusahaan- perusahaan yang dimiliki oleh negara”(Rondinelli ).
Indonesia
sebagai salah satu negara sedang berkembang mengikuti jejak negara-negara
lainnya di dunia, seperti malaysia, Thailand ,singapura, dan negara-negara
Amerika Latin, serta negara sedang berkembang lainnya yang tergabung dalam G 8,
maupun negara Asean. Tetapi pada realitasnya Indonesia sangat lambat untuk bisa
bangkit kembali dari keterpurukan akibat krisis multidimensi yang
berkepanjangan yang diakibatkan krisis moneter, yang mengakibatkan meningkatnya
hutang luar negeri, baik hutang pemerintah maupun swasta.
Globalisasi: Berkaitan dengan peningkatan Saling
ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan,
budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas
suatu negara tidak lagi menjadi penghalang
(Rondinelli )
Sekarang
dengan adanya krisis global yang melanda dunia dan meruntuhkan tatanan ekonomi
dunia, menghancurkan struktur perekonomian dunia, dan menjadikan negara
benar-benar menjadi sangat tergantung kepada pasar global, Indonesia mengalami
hal yang lebih buruk lagi, kemiskinan dan tingkat pengangguran bertambah,
sementara elit-elit pemerintah, elit-elit politik yang harusnya berperan
mengatasi keadaan sulit ini, mereka asik dengan kesibukannya dalam perebutuan
kursi sebagai anggota legislative baik ditingkat daerah, propinsi maupun
tingkat pusat, elit eksekutif sibuk dengan pilkada-pilkada, ditingkat pusat
begitu pula, kalaupun ada kebijakan yang dikeluarkan tidak seluruhnya dalam
rangka mengatasi masalah bangsa dan negara, kebijakan yang dibuat cenderung
lebih kepada yang populis saja untuk menjaga reputasi dan nama baik dalam
rangka mempertahankan kekuasaannya.
Banyak kebijakan dari pemerintah yang salah dalam
pelaksanaannya, konsep swastanisasi diartikan privatisasi sehingga banyak asset
negara yang akhirnya dijual dan berpindah tangan kepada pihak asing, perusahaan
negara yang besar saat ini hampir seluruhnya dikuasai asing, kalaupun
pemerintah masih memiliki saham pada perusahaan tersebut (BUMN) sahamnya sangat
sedikit.
Dengan
kondisi yang demikian itu, maka Indonesia bukannya mendapatkan manfaat dan
peluang dari globalisasi dan liberalisasi ini, malah terjadi sebaliknya,
pemerintah seharusnya membuat analisis-analisis peluang untuk keuntungan dan
perkembangan di masa depan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada baik
kekayaan alam, maupun sumber-sumber lainnya.
Liberalisasi : Membuka peluang perekonomian yang
dapat dieksploitasi secara berhasil hanya jika kemampuan cukup dikembangkan
agar para pelaku ekonomi dapat melaksanakannya dengan kondisi pasar yang baru
secara berhasil. ( Rondinelli )
Sumber yang sangat penting didalam
memanfaatkan peluang dimasa depan adalah sumber daya manusia sebagai modal
utama ( Human Capital ) dan juga Sosial Capital ( Modal Sosial ).
Kajian tentang modal manusia,
yaitu, keterampilan dan pengetahuan yang terdapat pada diri manusia fokus pada
peranan manusia di dalam masyarakat maka peningkatan modal manusia akan memperbaiki
peluang bagi manusia untuk menikmati hidup. Perubahan demografi dapat disertai
oleh kemiskinan, kekurangan pendidikan, akses untuk perawatan kesehatan tidak
memadai. Sebaliknya, peningkatan pendidikan dan kesehatan dapat mempercepat
perubahan demografi dan dapat membantu negara-negara meraih keuntungan
demografi dengan peningkatan pertumbuhan.
Fukuyama mengemukakan bahwa :
”Modal sosial dapat dirumuskan sebagai
sekelompok nilai-nilai atau norma informal yang dimiliki bersama antara anggota
dari sebuah kelompok yang memungkinkan kerjasama diantara mereka, tetapi memperingatkan bahwa norma dan nilai
bersama tidak secara otomatis menghasilkan modal sosial”.
Pemerintah
dan negara sebagai pemegang peran dalam penanganan masalah yang terjadi dalam
negara sebaiknya mulai dengan kesadaran dirinya , keinginan yang kuat dari sisi
politik ( Politicall Will ) untuk segera membuat langkah-langkah yang kongkrit
dan strategis dalam rangka membangkitkan bangsa ini dari keterpurukan
diberbagai sektor dan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemerintah harus dapat mengambil peluang seluas-luasnya dan manfaat yang
sebesar-besarnya dari situasi globalisasi ini.
2.3.1.
Peran Pemerintah didalam Mendorong Daya Saing Nasional.
“ Yang paling penting dari peran pemerintah dalam era
globalisasi adalah untuk mengatur "aturan permainan ", dan untuk
melindungi kelompok yang mudah terkena pengaruh dari kegagalan pasar.
Secara ekonomi tradisional, peran pemerintah dalam sistem
pasar adalah untuk melindungi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan
kesejahteraan masyarakat, untuk membangun dan menegakkan aturan-aturan yang
adil dan merata untuk perilaku pasar, dan menjamin persaingan terbuka. (
Rondinelli )
Pemerintah
kadang-kadang memainkan peran yang kuat
dalam perekonomian saat sektor swasta tidak dapat atau tidak akan menawarkan
barang atau jasa yang harganya dapat terjangkau oleh penduduk miskin.
Dalam sistem pasar,
pemerintah dapat membantu memastikan akses
dan
kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, meskipun mereka tidak
dapat menjamin pembagian keuntungan yang sama.
Menurut Rondinelli ,
yang paling penting dari peran pemerintah dalam mendorong dan meningkatkan daya
saing dalam ekonomi global adalah:
1) Membuat struktur
kelembagaan untuk kompetisi di pasar negara-negara yang market sebelumnya telah
dikontrol pemerintah, direncanakan pusat ekonomi pasar atau nonfunctioning
sistem
2) Melakukan reformasi dan mempertahankan makro ekonomi,
3) Memperkuat lembaga-lembaga hukum untuk transaksi ekonomi,
4) Membuat dan melaksanakan kebijakan yang mendukung Pengembangan
perusahaan swasta
5) Pemerintah meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan
responsif,
6) Menyediakan
infrastruktur dan overhead modal,
7) Melindungi yang rentan secara ekonomi, dan
8) Memperkuat dan
mendukung organisasi masyarakat madani.
2.4. Kebijakan Pembangunan
yang Berpihak kepada Rakyat Miskin
2.4.1. Globalisasi dan Paradigma Pembangunan
“Globalisasi menciptakan
perubahan mendasar pada struktur sosial, politik, dan terutama ekonomi dunia
terintegrasi secara global. Globalisasi
ekonomi mengandung segudang potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
dunia, namun negara harus menyesuaikan struktur kebijakannya agar warganya dapat
berpartisipasi dalam perekonomian global sehingga kesejahteraannya meningkat”.(Rondinelli
)
Pada umumnya negara mencanangkan strategi
pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Tapi pada kenyataannya,
pertumbuhan ekonomi sering tidak sejalan dengan pemerataan pendapatan. Pembangunan
memodernisasi segala aspek, namun rakyat miskin semakin banyak.
Globalisasi menyebabkan peran negara semakin
kecil, dan industri kapitalis semakin merajalela. Efisiensi demi laba
sebesar-besarnya menyebabkan membludaknya pengangguran di negara-negara
berkembang. Banyak pengusaha lokal yang tidak berdaya menghadapi persaingan
perusahaan multinasional. Akibatnya, kemiskinan semakin meluas.
Bank Dunia:
“globalisasi ekonomi bukan penyebab meluasnya
kemiskinan, namun salah pemerintah negara itu karena tidak mampu merumuskan
kebijakan yang protektif/antisipatif.”
Penyebab meluasnya
kemiskinan = globalisasi ekonomi + ketidakmampuan pemerintah
Indonesia
sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi ketiga didunia setelah
China dan India, memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, dan terbagi
menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang miskin secara structural dan kelompok
penduduk miskin secara cultural, kedua-duanya adalah menjadi tanggung jawab
negara/pemerintah dalam mengatasinya, baik berupa program jangka pendek dan
bersifat stimulus, seperti Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) maupun program jangka
panjang berupa program penanggulangan kemiskinan , melalui pemberdayaan
masyarakat seperti PNPM Mandiri.
Untuk
menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan Pemerintah harus mengetahui data-data
yang lengkap, sumber dan penyebab paling mendasar dari terjadinya kemiskinan
structural maupun kemiskinan cultural untuk bahan analisis secara komprehensip
dalam rangka penangulangan kemiskinan agar dalam pembuatan kebijakan dan
program betul-betul mendapatkan sasaran yang tepat, karena telah banyak
pengalaman sebelumnya pemerintah setiap membuat program untuk penanggulangan
kemiskinan tidak pernah berhasil, selalu berganti dengan program berikutnya
tanpa melakukan evaluasi dari program yang sudah dilaksanakan.
Dampak
kemiskinan absolut yang sangat efektif.
Di negara-negara miskin sekitar 20 persen dari anak-anak meninggal
sebelum ulang tahun pertama mereka, hampir separuh dari orang-orang yang hidup
adalah kekurangan gizi ( gizi buruk ), secara signifikan persentase penduduk di
negara-negara miskin tidak memiliki akses ke air bersih, fasilitas sanitasi,
pelayanan kesehatan dasar atau pendidikan yang memadai. Kebanyakan dari mereka
yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi
secara efektif dalam ekonomi pasar atau mendapatkan manfaat darinya.
2.4.2. Apakah globalisasi dan penyebaran persaingan pasar
ekonomi penyebab kemiskinan?
“Ekonom Bank Dunia
menyatakan bahwa, sebaliknya, "saat gelombang globalisasi yang dimulai
sekitar 1980 sebenarnya telah dipromosikan kesetaraan ekonomi dan mengurangi
kemiskinan. "
Menurut Bank Dunia intinya bahwa: “ Kemiskinan bukan hasil
dari globalisasi dan persaingan tetapi, sebaliknya, dari ketidakmampuan atau unwillingness dari
pemerintah untuk membuat kebijakan dan mebangun struktur lembaga-lembaga yang diperlukan untuk berpartisipasi secara
efektif dalam interaksi ekonomi global”. (Rondinelli )
Program
apa yang seharusnya dibuat oleh pemerintah untuk menghilangkan penyebab
kemiskinan structural, menurut Bank Dunia:
“Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan
menunjukkan bahwa "dasar kebijakan menghadapi tantangan terbesar bagi negara-negara
berkembang , cara terbaik adalah sebagai saluran yang merupakan dorongan memaksa
dari kegiatan perdagangan dan industri
untuk mendapatkan kekayaan dan memuaskan keinginan manusia. " Bank Dunia
Isinya bahwa daya saing dan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi
kemiskinan ketika negara memerankan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan dua
pilar pembangunan:
"Pembangunan yang baik dalam iklim investasi, pengusaha
swasta yang akan berinvestasi, pekerjaan dan menghasilkan produk secara
efisien, dan pemberdayaan ” rakyat miskin dan investasi di dalam mereka,
sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. "
Kemiskinan absolut memburuk, di negara-negara di Timur
Tengah dan Afrika Utara, Sub-Sahara Afrika, dan Eropa Timur dengan weakest
pertumbuhan ekonomi. Demikian pula yang terjadi di Indonesia
Penelitian
secara konsisten telah menemukan
hubungan yang kuat antara partisipasi dalam ekonomi global dan pertumbuhan
ekonomi nasional.
Seperti
Bank Pembangunan Asia poin out "di Asia pengalaman menunjukkan bahwa
pertumbuhan adalah senjata yang paling ampuh dalam memerangi kemiskinan. Pertumbuhan menciptakan lapangan kerja yang
menggunakan tenaga kerja, denan aset utama adalah masyarakat miskin. Sebagai
hasil pertumbuhan, pekerjaan sektor swasta menjadi sumber utama dukungan
ekonomi bagi sebagian besar pekerja dan .” keluarga. " ( dalam Rondinelli
)
Kebijakan
pemerintah memfasilitasi partisipasi dalam ekonomi global dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional membuat pasar kerja untuk masyarakat miskin dengan
memperkuat aset yang miskin, sehingga
mereka dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam kegiatan ekonomi. Mereka yang mendapatkan layanan sosial dan
ekonomi - pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas air dan sanitasi, bahwa mengurangi
kemiskinan dan infrastruktur dan layanan yang dapat membantu memperluas usaha kecil dan menengah Mendorong investasi swasta
secara efektif meningkatkan jumlah pekerjaan dan menumbuhkan pendapatan tenaga kerja.
Negara-negara
Amerika Latin akan mengurangi kemiskinan dengan membuka kesempatan bagi
perdagangan produk-produk pertanian dan industri barang dan jasa.
Dengan mendapatkan prasarana dan pengetahuan
untuk masyarakat miskin di kota dan daerah pedesaan, efisien dan menciptakan
sistem administrasi publik, pemerintah di daerah telah memelihara pertumbuhan dan pemerataan dan kesenjangan yang
sasarannya adalah aset di seluruh
genders, ras, kelompok etnik, dan kelas-kelas sosial yang relatif baik untuk
mengurangi kemiskinan secara tuntas.
Kebijakan-kebijakan
seperti apa yang paling tepat diterapkan untuk mengentaskan kemiskinan baik
struktural,maupun kultural bahkan menghilangkan kemiskinan absolut di
Indonesia.
Model pembangunan akan
berhasil apabila didasarkan pada konteks permasalahan spesifik di
negara/kawasan/daerah itu Pembangunan difokuskan untuk memberdayakan rakyat
miskin daripada hanya tertuju kepada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan yang berpihak
pada rakyat miskin pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara
riil sekaligus menciptakan pemerataan dan kesejahteraan.(Rondinelli)
2.4.3.
Kebijakan Untuk Mengentaskan Kemiskinan.
a) Kebijakan Makro ekonomi
1). Menyediakan lapangan
kerja sebanyak-banyaknya
2). Menekan inflasi
b) Kebijakan Mikro ekonomi
1). Pembangunan difokuskan
pada sektor di mana rakyat miskin itu berkecimpung (misal: pertanian)
2). Difokuskan di mana
rakyat miskin terkonsentrasi (misal: pedesaan, kawasan kumuh perkotaan)
3). Meningkatkan produksi
pangan dan menstabilkan harga bahan pokok 4). Membangun perumahan bagi rakyat
miskin
c) Kebijakan Bidang Ekonomi.
1). Restrukturisasi
Kebijakan; Merumuskan kebijakan ekonomi yang siap menyongsong
ancaman ekonomi global, seperti; pembatasan kuota impor, menjaga tarif pajak
impor, mendukung aktivitas ekspor.
2). Kebijakan redistributive;
Sistem pajak yang lebih menunjang pemberdayaan rakyat miskin, Subsidi silang, Kredit yang ringan dan mudah bagi rakyat miskin.
2.4.4. Desentralisasi dalam rangka Pengentasan
Kemiskinan
Pemerintah
lebih mengenal situasi dan karakteristik lingkungan maupun sosial di wilayah
kewenangannya, sehingga memahami karakteristik kemiskinan di daerahnya.
Tingkat
partisipasi masyarakat dalam merencanakan, merancang, memonitor, dan
mengevaluasi program pembangunan cukup tinggi
Pemerintah daerah responsif
ketika terjadi perubahan di daerahnya
2.4.5. Desentralisasi
Program
pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama golongan miskin, Menjalin kemitraan dengan stakeholders
dalam rangka mensukseskan program pengentasan kemiskinan.
Dalam
kondisi seperti itu, kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan
berkorelasi terhadap peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakat di daerah,
termasuk berdampak para berkurangnya angka kemiskinan secara keseluruhan.
2.4.6. CONTOH
DI INDONESIA:
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Melalui PNPM Mandiri.
Penanggulangan kemiskinan hanya akan efektif apabila
dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan melalui sinergi dan kemitraan
masyarakat, pemerintah daerah & kelompok peduli (LSM, Swasta, dll).
Perlu harmonisasi berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat untuk perubahan “skema proyek“ menjadi “skema program“, melalui:
• Lokus kegiatan di tingkat kecamatan
• Prioritas desa/kelurahan & masyarakat miskin
• Prinsip, strategi, indikator, & berbagai
mekanisme dan prosedur
Kemandirian & pembangunan berkelanjutan terwujud
dengan bertumpu pada 3 pondasi:
Ø Masyarakat yg peduli dan mandiri,
Ø Pemda yg pro-poor budgeting & policy,
Ø Kelompok peduli yg berorientasi pada tanggungjawab
sosial & pembangunan berkelanjutan.
Ø Pemerintah Daerah, Kelompok Peduli (Swasta, dll) ,
Masyarakat Sipil, Masyarakat Madani, (Menerapkan Prinsip Good Governance)
Sinergi
Kemitraan, Sebagai Landasan Pemikiran PNPM Mandiri.
Tujuan Umum
Ø Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin secara mandiri.
Tujuan Khusus
Ø Meningkatnya
partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, terpencil, & rentan,
dalam proses pengambilan keputusan & pengelolaan pembangunan.
Ø Meningkatnya
kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, & akuntabel.
Ø Meningkatnya
kapasitas pemerintah dalam pelayanan masyarakat terutama masyarakat miskin
melalui kebijakan, program & penganggaran yang pro-poor
Ø Meningkatnya
sinergi masyarakat, pemda, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, ormas,
& kelompok peduli lainnya, dlm mengefektifkan upaya PK.
Ø Meningkatnya
keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemda dan kelompok
peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
Ø Meningkatnya
modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya
serta untuk melestarikan kearifan lokal.
Ø Meningkatnya
inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam
pemberdayaan masyarakat.
Transformasi
Sosial Oleh PNPM mandiri.
Membuka akses masyarakat miskin untuk berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan & memperoleh manfaat dari pembangunan
melalui penguatan lembaga masyarakat lokal & perencanaan partisipatif (Participatory Development)
Meningkatkan kapasitas stakeholders lokal untuk menjalin kemitraan sinergis antara
masyarakat, pemda dan kelompok peduli dalam rangka efektivitas upaya
penanggulangan kemiskinan (Partnership)
Meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku lokal untuk
mandiri mengelola pembangunan yang pro-poor
di wilayahnya secara berkelanjutan (Sustainability Development)
Replikasi
Mandiri Oleh Masyarakat & PEMDA
1. Manajemen Pembangunan partisipatif secara mandiri oleh Warga
2. Fasilitasi &
pembinaansepenuhnya oleh pemerintah kota/kabupaten
3. Replikasi &
pengembangan Program lebih lanjut oleh pemda & Masyarakatnya
III.
KESIMPULAN Dan REKOMENDASI
Berdasarkan uraian diatas, baik dari kajian teori,
pengalaman empiris yang terdapat diberbagai negara, Peran negara /pemerintah
sangat penting dalam menghadapi era
globalisasi yang melanda dunia saat ini dan mempengaruhi seluruh aspek
kehidupan . Pemerintah dituntut untuk tanggap menilai keadaan dalam persaingan
global, inovasi yang tinggi, dan tetap
pada fokus yang utama adalah pembangunan masyarakat disegala aspek kehidupan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kesimpulan ini
kami memberikan beberapa rekomendasi antara lain :
Rekomendasi 1
Memperkuat kemampuan pengendalian
pemerintahan lokal secara efektif diperlukan pendekatan holistik, disertai
dengan pembangunan kemampuan horizontal
yang memberdayakan komunitas lokal, LSM, organisasi masyarakat madani, dan
sektor swasta, dan juga memuat pembangunan kapasitas vertikal guna memperkuat
lembaga-lembaga pemerintah pusat dan pemerintah lokal.
Rekomendasi
2
Membangun kapasitas agar pengendalian
pemerintahan daerah menjadi efektif dan responsif harus meliputi upaya
memperkuat kemampuan semua pelaku dan organisasi daerah. Pilar sentral pada pengendalian
pemerintahan daerah yang baik harus manjadi partisipasi lokal dalam
perencanaan, penetapan prioritas, produksi, pembayaran (pembiayaan), dan
konsumsi jika kehidupan rakyat dapat dipertahankan secara berkesinambungan
Rekomendasi 3
Model pembangunan akan berhasil apabila
didasarkan pada konteks permasalahan spesifik di negara/kawasan/daerah itu
Pembangunan difokuskan untuk memberdayakan rakyat miskin daripada hanya tertuju kepada pertumbuhan ekonomi saja.
Pembangunan yang berpihak pada rakyat miskin pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara riil sekaligus menciptakan pemerataan.
Pembangunan difokuskan untuk memberdayakan rakyat miskin daripada hanya tertuju kepada pertumbuhan ekonomi saja.
Pembangunan yang berpihak pada rakyat miskin pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara riil sekaligus menciptakan pemerataan.
Rekomendasi
4
Pertumbuhan ekonomi bisa dikorelasikan dengan pemerataan atau
pengentasan kemiskinan jika pembangunan dilaksanakan
berdasarkan keberfihakkan pada rakyat miskin
Desentralisasi
model TOP DOWN yang mengindikasikan pemerintah
daerah mengemban tanggung
jawab sebagaimana pemerintah
pusat diharapkan akan membawa
perubahan terhadap kualitas hidup
masyarakat.
Pemerintah harus berupaya
menghapus
kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan
timbulnya ketimpangan dan kesenjangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar